BALIPUSTAKANEWS, DENPASAR – Kementerian Keuangan mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali atas terjaganya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021. Apresiasi diberikan dalam bentuk plakat dan penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia. Plakat diserahkan kepada Pemda yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut. Kemudian, penghargaan diberikan untuk peraih opini WTP 5 tahun berturut-turut.
Terdapat satu pemerintah daerah (Pemda) di Bali yang berhasil meraih opini WTP sepuluh tahun berturut-turut, dan Pemda lainnya meraih opini WTP antara enam hingga delapan tahun berturut-turut. Terjaganya kualitas laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bukti komitmen para Kepala Daerah dan seluruh pengelola keuangan daerah, dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik. Hal ini berlangsung dalam kondisi tekanan Pandemi COVID-19 di sepanjang tahun 2021.
Pemerintah Provinsi Bali telah mendapat opini WTP delapan tahun berturut-turut sejak 2014 hingga tahun 2021. Prestasi ini didukung oleh peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan pemerintah daerah serta komitmen tinggi Kepala Daerah dan seluruh jajaran. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dapat terus dipertahankan.
Perkembangan pelaksanaan APBN tahun 2022 di Provinsi Bali pada per 31 Oktober 2022, capaian seluruh pendapatan negara dari pendapatan pajak dan PNBP, mencapai 110,01% dari target Rp10,087 Triliun. Terdapat peningkatan capaian ini dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Realisasi belanja negara atas Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai 18.552,44 triliun atau 77,46% dari pagu Rp23.952,50 Triliun, terdapat penurunan realisasi belanja, dibandingkan periode yang sama di tahun 2021.
“Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali memberikan apresiasi atas kerja keras dan koordinasi yang baik dari Pemda Bali. Keberhasilan penyaluran perlu dibarengi dengan percepatan penyerapan, sehingga program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai. Dengan hal ini masyarakat Bali dapat segera menikmati manfaatnya. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan kembali bergeraknya kegiatan pariwisata, diharapkan akan mempercepat peningkatan perekonomian Bali,” ungkap Kakanwil DJPb Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho.
Gubernur Bali, Wayan Koster menyambut baik dan berterima kasih atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, capaian ini sebagai bukti bahwa kualitas laporan pertanggungjawaban APBD Pemerintah Provinsi Bali tetap terjaga di masa Pandemi. Demikian pula untuk pelaksanaan APBD/APBN 2022 di Bali sampai dengan saat ini juga telah berjalan secara on track sesuai dengan jalurnya. (TA/HpB)
Discussion about this post