BALIPUSTAKANEWS, DENPASAR – DPRD Provinsi Bali memberikan beberapa rekomendasi kepada Gubernur Bali Wayan Koster, dalam menjalankan kebijakan tata kelola pemerintahan di Provinsi Bali. Hal itu disampaikan, Koordinator Pembahasan Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, Drs. Gede Kusuma Putra, Ak, MBA, MM., dalam Rapat Paripurna ke-38 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022, Selasa (22/11).
Guna menghindari bencana alam yang berulang dalam 3 sampai 4 tahun terakhir sudah dua kali terjadi banjir bandang, longsor bahkan sampai merenggut korban jiwa, Dewan mendorong sekaligus mendukung Pemerintah Provinsi untuk lebih ekstra dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan hutan-hutan yang ada.
“Fakta sudah sama sama kita tahu bahwa batang kayu yang hanyut adalah akibat ulah pembalakan liar hutan,” kata Kusuma Putra.
Dewan juga meminta Gubernur Bali menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi agar tetap menjadi perhatian kita bersama mengingat perekonomian dunia, termasuk regional belum benar-benar pulih akibat pandemi COVID-19.
Sementara itu, adanya kawasan (desa-desa) di Bali yang menghasilkan beragam produk dengan potensi besar (bahkan sudah) untuk diekspor serta keberadaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang merupakan amanat UU RI Nomor 2/209 guna mendorong pertumbuhan ekspor indonesia melalui Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi menjadi tantangan baru bagi Pemerintah Provinsi. “Kami mendorong Saudara Gubernur melalui OPD terkait untuk menciptakan Desa Devisa di masa masa mendatang guna bersinergi dengan desa desa wisata yang sudah ada dan terus bertumbuh di seluruh pelosok wilayah Bali,” ujarnya.
Ia menilai, kalau desa wisata dan desa devisa bisa bersinergi di masa masa mendatang, Dewan punya keyakinan, saatnya nanti Bali akan banyak memiliki desa desa wisata sekaligus menjadi desa devisa atau sebaliknya desa desa devisa sekaligus menjadi desa wisata.
Dewan juga mendorong Pemprov Bali untuk segera melakukan kajian yang komprehensif guna melakukan reformasi bantuan subak dan desa adat sehingga efektivitas dan rasa keadilan terpenuhi.
“Ada banyak subak dan desa adat masih sangat membutuhkan bantuan yang lebih dari yang diterima sekarang ini, disisi lain ada juga subak dan desa adat yang memandang sebelah mata terhadap bantuan yang diterima (Kalau tidak boleh dikatakan tidak perlu bantuan), karenanya perlu dicarikan formula yang tepat tanpa harus dipukul sama rata,” kata Kusuma Putra.
Dewan juga terus mendorong sekaligus mendukung segala upaya dan langkah langkah kreatif inovatif Saudara Gubernur dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
Sementara itu, berkaitan dengan beroperasinya Bus Trans Metro Dewata yang melayani masyarakat Bali, perlu dilakukan pengkajian kembali untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaanya.
Disamping hal tersebut, Dewan juga mendorong dan mendukung Pemerintah Provinsi untuk memperjuangkan tenaga tenaga kontrak seperti sopir, tukang kebun, cleaning service , dan satpam di Kementerian PAN RB untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ia juga meminta, dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam bidang kesehatan Dewan mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan atensi dan menyuarakan kepada semua rumah sakit di seluruh Bali dalam proses pelayanan kepada pasien agar mengedepankan penanganan ketimbang proses administrasi.
“Dewan mendorong Saudara Gubernur untuk secepatnya merealisasikan kemandirian energi untuk Bali guna tercapainya Bali yang Go Clean dan Go Green,” kata Kusuma Putra.(TA/HpB)
Discussion about this post